Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima: Negara Hadir Jadi Jembatan Akses Komunikasi, Solusi Kenaikan Tagihan Listrik Akibat WFH

Pemerintah menghargai sekali setiap masukan yang konstruktif dari para pelanggan PLN, terutama dari kalangan masyarakat bawah yang benar-benar terkena dampak ekonomi Pandemi Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Aria Bima dalam live talk show interaktif bertema ‘Solusi Kenaikan Tagihan Listrik Akibat Work From Home’ di RRI, Rabu, 17 Juni 2020.

Aria Bima menegaskan, ruang komunikasi antara publik dan pemegang kebijakan tak boleh defisit. Semua harus memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berkomunikasi dengan kekuasaan. Dalam hal ini, pemegang kebijakan masalah kelistrikan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku regulator dan PLN sebagai operator.

“Masyarakat kecil pun harus bisa menjangkau pembuat policy. Karena itu, DPR dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten kota, harus membuka telinga terhadap semua hal yang disampaikan masyarakat. Demikian pula eksekutifnya. Inilah bentuk negara hadir yang sebenarnya,” kata poltisi PDI Perjuangan itu.

Terkai banyaknya keluhan mengenai lonjakan kenaikan tagihan listrik di masa pandemi Corona, Aria Bima menegaskan bahwa sejak 2017, pemerintah tidak menaikkan tarif dasar listrik.

Baca Juga :  Sayangi Bumi, Yuk Kurangi Jejak Karbon!

“Komisi VI mengawal betul isu ini. Tidak ada kenaikan tarif listrik sejak 2006. Kenaikan tagihan itu murni karena tingginya konsumsi masyarakat di masa bekerja, belajar, dan beribadah di rumah ini,” jelasnya.

Aria Bima juga menyatakan, DPR pun mengikuti arahan Presiden Jokowi yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21/2020 terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus.

“Di masa susah akibat pandemi seperti ini, dalam rapat dengan mitra kerja, kami meminta BUMN agar tidak menambah beban rakyat yang sudah menderita,” urainya.

Untuk itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan Jawa Tengah V ini meminta agar pembebasan beban tagihan listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon bagi pelanggan 900 VA harus terus dijaga. Tentu saja, subsidi itu harus dipastikan diberikan secara tepat sasaran.

“Kita sadar betul, di masa seperti ini, ada banyak orang yang dulunya punya kemampuan, tiba-tiba karena faktor PHK atau dirumahahkan dari perusahaannya, kondisinya rentan dari tidak miskin menjadi miskin,” paparnya.

Baca Juga :  PLN Fokus Pulihkan Kelistrikan Akibat Longsor di Nganjuk

Di sisi lain, Aria Bima juga meminta agar BUMN, termasuk PLN, memperbaiki strategi komunikasinya kepada publik.

“Sebenarnya ini bukan masalah kebijakan, karena memang tidak ada kenaikan tarif, tapi bagaimana melakukan prakondisi komunikasi sehingga seharusnya tidak membuat masyarakat kaget atas terjadinya lonjakan yang ada,” jelas Aria Bima.

Di sini Aria Bima kembali menyatakan bahwa penyabab kenaikan tagihan listrik karena di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PLN tidak menerjunkan petugas catat meternya.

“Karena memang jangan sampai petugas PLN yang mendata meteran pelanggan justru kemudian jadi alat penyebaran Covid-19. Maka, kebijakan itu diambil untuk memutus mata rantai penularan,” urainya. Belakangan, sejak akhir Mei -seiring dilonggarkannya PSBB-, PLN kembali menurunkan petugas catat meternya kepada pelanggan.

“Akibat penetapan tagihan melalui akumulasi pembayaran tiga bulan sebelumnya terjadilah lonjakan, padahal jelas bukan tarifnya yang naik, tapi pemakaiannya yang bertambah,” jelasnya.

Untuk itu, dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan PLN yang direncanakan berlangsung Kamis, 18 Mei 2020, Aria Bima menyatakan akan mengajukan semacam ‘toleransi’ kepada PLN.

Baca Juga :  Gandeng BNPT, PLN Harapkan Keamaan Aset Kelistrikan Terjaga

“Untuk masyarakat yang belum bisa melunasi tagihan akibat lonjakan pemakaian, listriknya jangan diputus dulu. Harus ada win-win solution karena ada keterkagetan tagihan dari yang misalnya sebulan hanya bayar Rp 150 ribu jadi Rp 700 ribu,” katanya.

Dialog interaktif ini mendapat respon luar biasa dari para pendengar TVRI. Penanya datang dari berbagai lokasi asal penelpon, misalnya dari Jakarta, Tangerang, Jambi, hingga Tarakan.

“Sebagai mitra kerja, Komisi VI DPR RI mengakui kinerja aksi korporasi PLN mengalami perbaikan luar biasa, terutama sebagai BUMN yang melayani hajat hidup orang banyak terkait pelayanan publik,” pungkas Aria Bima.

Hal itu terbukti, saat masyarakat bekerja, belajar dan beribadah di rumah di masa PSBB yang lalu, nyaris tak ada gangguan berarti pada layanan listrik yang dinikmati.