Soal Mafia Pulsa Listrik, Rizal Ramli Membuat Hoax Itu Sejak 2015

Rizal Ramli yang dikenal ceplas-ceplos itu membuat kehebohan soal mafia pulsa listrik. Dia melakukannya di Twitter pada 2 Juli 2020. Tweet itu telah mendapat 517 retweet dan 1,3 ribu likes. Banyak orang terkesan dengan pernyataan bombastisnya itu. Rizal juga melampirkan media indonesia.co yang mengutip omongannya tersebut.

Rizal mengatakan dalam tweetnya, “Kenaikan TDL dan Utang PLN, Rizal Ramli: Ulah Pejabat yang Juga Pengusaha Terkait Listrik. Potongan Pulsa terlalu besar (30%) dianggap Rizal Ramli malak rakyat.”Sebenarnya ini bukan kengelanturan yang pertama. Dulu ketika masih jadi Menko di Kabinet Kerja Jilid I, Rizal juga pernah mengatakan hal yang tak jauh berbeda. Waktu itu pada tahun 2015 dia mengatakan, “Ini kecil tapi penting. Rakyat sekarang pakai pulsa listrik. Ini dimonopoli. Dia beli Rp 100.000, tapi isinya hanya Rp 73.000. Ini Kejam sekali. Di sini ada mafia besar karena kalau beli pulsa telepon Rp 100.000, paling dipotong tinggal Rp 95.000.”

Memang pernyataannya sangat fenomenal dan membuat banyak orang terpukau. Tapi ketika orang-orang sampai pada kesimpulan: mana buktinya? Mereka akan sadar itu adalah kebohongan publik. Bagian dari hoax yang mencemari dunia media sosial, seperti yang kembali dilakukannya di tahun 2020 ini. Rizal Ramli secara tidak bertanggung jawab telah membuat kabar bohong dan kehebohan.

Baca Juga :  Menteri ESDM Apresiasi Gerak Cepat PLN Tangani Kelistrikan Terdampak Banjir

Kecurigaan yang sama telah dilakukan oleh Faisal Basri, ia langsung menjawab hoax Rizal itu di tahun yang sama. Karena memang perhitungan Rizal itu tidak logis dan tidak menyertakan bukti akurat. Sebagai seorang ekonom dan akademisi, Faisal merasa perlu meluruskan kabar bohong itu. Dengan penuh retorika dia mengatakan, “Entah dari mana angka Rp 73.000 itu?”

Dia kemudian menelusuri fakta di balik ucapan Rizal Ramli yang saat itu adalah seorang Menko. Faisal memberikan penggambaran mengenai pembelian pulsa listrik yang sebenarnya. Dia mencontohkan, tarif listrik 1.300 VA (volt ampere) untuk golongan R1-1.300 VA Rp 1.352 per kWh. Jika pelanggan golongan R1-1.300 VA membeli token (prabayar) Rp 100.000, berapa kWh yang didapat?

Menurut Faisal, pelanggan harus membayar ongkos administrasi bank, kalau menggunakan BCA besarnya Rp 3.000. Jadi sisa uang untuk membeli listrik Rp 97.000. Transaksi di bawah Rp 300.000 tidak kena bea meterai.

Pelanggan juga harus membayar pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar 2,4 persen (untuk Jakarta) dari jumlah kWh yang dibayar. Jadi PLN hanya menerima Rp 97.000/1,024 (PPJ) = Rp 94.726. Jadi dengan Rp 94.726 dibagi dengan tarif listrik golongan 1.300 VA Rp 1.352 artinya: Jumlah kWh yang didapat pelanggan = Rp 94.726/Rp 1.352 = 70 kWh.

Baca Juga :  Sesuai Janji, Petugas Catat Meter PLN Kembali Datang ke Rumah Pelanggan

Lebih jauh Faisal mengatakan, “Jadi uang pelangan hanya susut 5,3 persen untuk biaya administrasi bank dan PPJ, bukan 27 persen seperti yang ditengarai oleh Pak Menko disedot mafia.”

Dari hitung-hitungan di atas, agaknya tak ada pihak lain (mafia atau setengah mafia) yang menikmati uang pelanggan prabayar, begitu kata Faisal. Kalimat ini juga menegaskan, omongan Rizal itu ngelantur. Karena tuduhannya memang tidak terbukti.

Penjelasan Faisal Basri itu cukup jelas. Biaya administrasi memang diperlukan, dan itu bukan untuk kepentingan PLN atau kelompok orang yang disebut Rizal sebagai mafia. Tapi itu mekanisme umum dari transaksi perdagangan. Begitu juga dengan pajak penerangan jalan, yang uangnya itu disetor ke pemerintah daerah.

Memang tidak ada yang memperkarakan ucapan Rizal Ramli yang telah membuat hoax dan disebarkan oleh media. Tapi kebiasaan membuat kebohongan publik, bahkan sejak dia masih menjadi seorang Menko adalah alarm bahaya bagi bangsa ini. Karena pelaku yang lainnya, yang hanya seorang rakyat biasa, harus berhadapan dengan hukum. Sementara orang kuat seperti Rizal bisa membuat hoax seenaknya.

Baca Juga :  Petani Soppeng-Sulsel Menghemat Rp28.000 per Hari Setelah Gunakan Listrik PLN

Untungnya masih ada akademisi seperti Faisal Basri yang telah menyanggahnya. Setidaknya publik mengetahui mana omongan berdasar dan mana omongan yang asal bunyi agar terlihat pintar.

Bayu Geni