Terobosan Sistem Tata Kelola Menuju PLN Bersih dan Andal

Perbaikan Tata Kelola Menuju PLN Bersih dan Andal
Petugas PLN dalam tugas mendistribusi listrik. DOK PLN

LISTRIKTODAY – Transformasi organisasi terus digerakan manajemen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan keandalan beroperasi untuk menjawab permintaan pelanggan dan memasok listrik ke seluruh pelosok negeri.

Di bawah kepemimpinan direksi saat ini, Badan Usaha Milik Negara itu mengambil beberapa langkah strategis untuk membentuk citra dan budaya perusahaan menjadi lebih kuat dan andal secara operasional dan financial.

Menghadapi badai pandemi, manajemen PLN tidak kendor memulai gerakan transformasi di seluruh lini. Yang paling mendasar, PLN mendorong perubahan pola pikir, cara pandang seluruh insan perusahaan dalam manjalankan tugas di setiap bidang kerja.

Perusahaan yang sebelumnya cenderung bergerak sebagai pemasok kebutuhan pelanggan kini ditransformasi sebagai unit usaha yang menghadirkan produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Orientasi bisnis ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja PLN yang berdampak pada pendapatan negara.

Perubahan cara pandang ini, menurut Direktur Utama PLN Zulkifly Zaini, akan ditanamkan dalam diri setiap insan PLN mulai dari jajaran direksi hingga ke semua petugas lapangan yang berhadapan langsung dengan pelanggan.

Baca Juga :  Kilau Emas dari PLTU Tanjung Jati B

Bukan hanya itu, iklim usaha yang baru ini diharuskan menjadi cara pandang yang wajib bagi stakeholder yang bekerja sama dengan perusahaan plat merah itu dalam berbagai kegiatan operasi.

Upaya pembaharuan itu perlahan memberikan dampak bagi perusahaan. Salah satu anak perusahaan, Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP) kini telah meraih sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

Capaian tersebut diperoleh berkat kerja keras dan konsistensi anak usaha PLN itu menerapkan Good Corporate Governance dalam semua jenis aktivitas perusahaan.

PLN memiliki lebih dari 54 ribu pegawai dan aset mencapai Rp 1.570 triliun, tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan cakupan bisnis dari pembangkitan di sisi hulu hingga ke layanan pelanggan di sisi hilir.

Penerapan SMAP dan SNI ISO 37001:2016 ini memberikan panduan bagi PLN untuk mengimplementasikan dan terus meningkatkan program kepatuhan atau SMAP dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan.

“Sertifikasi ini memperkuat pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah kami jalankan sebelumnya, seperti seperti pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, budaya whistleblowing system juga pengendalian gratifikasi,” jelas Zulkifli.

Baca Juga :  Kompor Induksi : Lebih Aman dan Hemat

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, PLN telah melakukan Fraud Risk Assessment, termasuk mitigasinya. Acuan identifikasi risiko ini dituangkan dalam Edaran Direksi No. 0009.E/Dir/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Fraud Risk Assessment Di Lingkungan PT PLN (Persero). Saat ini, PLN juga telah membangun sistem kepada seluruh karyawan untuk melaporlan potensi konflik kepentingan atau gratifikasi melalui aplikasi Compliance Online System (COS) setiap bulan.

Bukan saja itu, gerakan perubahan ini juga nampak dengan penerapan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO’s.

PLN tegas menjalankan usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-menyuap, sogok dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih dan uang bagi-bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar) dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan).

Baca Juga :  Ketua KPK: Pemberantasan Korupsi Tidak Bisa Dilakukan oleh Satu Pihak

Perbaikan besar-besaran dalam proses operasi perusahaan juga nampak dalam proses penyelamatan aset negara yang dipercayakan atau dikelola oleh BUMN pemasok listrik itu. Direksi tidak main-mainn menggandeng lembaga anti-rasuah, KPK, dalam pengawalan kegiatan perusahaan mengelola aset.

Wakil Direktur PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, langkah perusahaan menggandeng KPK salam proses penyelamatan aset tidak terlepas dari rencana besar perusahaan melakukan penguatan internal melalui penerapan Good Corporate Governance.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawal seluruh proses kerja manajemen aset negara sehingga terhindar dari praktek-praktek melanggar yang mungkin saja dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini juga diharapkan mampu menguatkan citra perusahaan di tengah masyarakat sebagai salah satu BUMN yang bersih dan transparan.

PLN menargetkan hingga akhir 2020 ini, jumlah aset yang berhasil diamankan secara hukum mencapai 75 persen dari total aset. Saat ini PLN telah mengamankan kurang lebih 3 persen aset negara yang dipercayakan untuk dikelola perusahaan listrik itu.