PLN Sebut Penjualan Listrik di Jamali Tumbuh 4% Tahun Depan
Petugas PLN sedang melakukan inspeksi ke Sutet di Ambon. Dok. Istimewa

LISTRIKTODAY – Operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak bisa dipungkiri tetap meninggalkan limbah. Karena banyaknya PLTU yang beroperasi, maka pengelolaan limbah menjadi penting.

Salah satu limbah yang dihasilkan dari operasi PLTU adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA). Limbah ini ternyata masih memiliki nilai tambah atau tergolong barang yang masih bisa dimanfaatkan.

Sayangnya, FABA di Indonesia digolongkan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hal ini merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Menurut PH&H Public Policy Interest Group Sofie Wasiat, FABA menjadi B3 dilatarbelakangi karena jumlahnya yang sangat besar, sebagaimana tailing pada proses pertambangan mineral bukan karena ada unsur kimia di dalamnya.

Saat ini, FABA di PP No. 101 Tahun 2014 diklasifikasikan dalam Tabel 4 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus Kode B 409 Fly Ash dan B 410 Bottom Ash, Kategori Berbahaya 2.

Sesuai Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Kementerian ESDM tahun 2017, PLTU menguasai 53 persen dari jumlah Pembangkit Listrik lain yang ada di Indonesia.

Baca Juga :  Kurang dari Dua Jam, PLN Pulihkan Gangguan PLTU Pacitan

Dalam opini yang diterbitkan di Kumparan.com, Sofie menyebut PLTU existing yang berada di Pulau Jawa dan Bali sudah mencapai kapasitas 16.304 MW, Sumatera 1.981 MW, Kalimantan 369 MW, Indonesia Timur 3.647 MW, dan Nusa Tenggara 25 MW.

Jumlah itu akan terus meningkat sesuai rencana penambahan kapasitas PLTU pada Tahun 2017-2026 yang jumlahnya mencapai 31,9 GW di seluruh Indonesia (ALLIN, 2019).

“Dengan demikian jumlah FABA yang diproduksi akan semakin tinggi apalagi pemanfaatannya terganjal oleh PP No. 101 Tahun 2014, di mana FABA merupakan limbah B3, meskipun hasil uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) dan Lethal Dose 50 (LD50) masih di bawah ambang batas.” tutur Sofie, (23/3/2020)

Menurutnya, banyak negara sudah melepaskan FABA dari limbah B3 karena secara klinis memang tidak terbukti berbahaya, kecuali karena jumlahnya.

Sofie pun heran mengapa KLHK belum mau mengeluarkan FABA dari daftar limbah B3 di PP No. 101 Tahun 2014. Kita pun ikut bertanya, ketika sebuah limbah masih memiliki nilai tambah, mengapa pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri dengan langkah-langkah yang memusingkan dan menghambat pemanfaatan FABA secara sosial dan ekonomi.

Baca Juga :  FABA Dicoret dari Daftar Limbah B3: Mafia PLTU Tak Berkutik

“Akibatnya pemanfaatan FABA secara ekonomi terhambat dan baru mencapai 10% dari produksi FABA yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu banyak pihak patut diduga mengkriminalisasi PLTU untuk mendapatkan dana segar ilegal yang pada akhirnya harus ditanggung oleh konsumen listrik dan dana subsidi di APBN,” ungkapnya.

Berkaca dengan negara lain, ternyata negara-negara maju tidak menerapkan FABA sebagai limbah B3. Sofie menjelaskan, seperti USA, Australia, Kanada, Israel, Jepang, Rusia, Afrika Selatan, dan Uni Eropa tidak mengkategorikan FABA sebagai limbah B3 (sumber LIPI dan diolah).

Bahkan, beberapa negara juga sudah secara permanen menghapus FABA sebagai limbah B3.

“Menurut PP No. 101 Tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3. Pertanyaannya, FABA mengandung komponen apa saja sehingga dikategorikan sebagai limbah B3?”, tambahnya.