LISTRIKTODAY – PLN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bekerja sama untuk menangani pengaduan tindak pidana korupsi yang lebih terintegrasi.

Diharapkan, kerja sama ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan pengaduan korupsi, sebagai bagian dari komitmen kedua lembaga dalam pemberantasan korupsi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir ikut mendorong semua perusahaan BUMN yang ada di klaster harus bisa ikut program (PKS) ini.

“Insya Allah kami berkomitmen terus melakukan transformasi, transparansi, profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan juga perusahaan-perusahaan BUMN,” katanya, Selasa (2/3/2021)

Adapun kesepakatan kerja sama pengaduan tipikor dilaksanakan di Gedung Juang KPK yang dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Ketua KPK, Firli Bahuri dan Direktur Utama (Dirut) PLN, Zulkifli Zaini.

Erick menambahkan, pihaknya terus terbuka pada program-program lainnya yang mendukung transformasi transparansi bagi kementerian dan perusahaan BUMN.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi jajaran BUMN yang memiliki semangat dan komitmen bersama KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Baca Juga :  Dukung Produktivitas Warga, PLN Hadirkan Listrik di Dusun Terpencil Sulawesi Selatan

Menurutnya, KPK dan BUMN memiliki visi yang sama. BUMN memiliki tugas pokok meningkatkan pendapatan negara dan KPK bertugas mencegah terjadinya kerugian negara.

“Apabila terjadi kerugian negara, KPK wajib mengembalikan kerugian negara berupa aset recovery, itulah inti dari kerja sama ini,” terang Firli Bahuri.

Sementara itu, Dirut PLN Zulkifli Zaini mengatakan pihaknya berterima kasih atasu dukungan KPK kepada PLN.

“Termasuk dalam PKS hari ini, yaitu untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal dan eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel,” tambahnya.

Zulkifli menambahkan, melalui sinergitas kali ini, KPK juga akan membantu serta memberikan asistensi kepada PLN dalam rangka penyusunan dan/atau penguatan aturan internal serta sistem PLN dalam penanganan pengaduan.

PLN menyambut baik kerja sama ini dalam upaya meningkatkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada lingkungan perusahaan.